213 ANAK DI SUBANG SUDAH MENIKAH, DISPENSASI KARENA HAMIL DULUAN

Dalam satu bulan, rata-rata 5 hingga 7 anak usia 16 tahun ke bawah sudah menikah. Kurun waktu tiga tahun terakhir sejak 2016 hingga 2018, rata-rata terjadi pernikahan di bawah umur sebanyak 71 kasus per tahun.

Pernikahan di bawah umur diizinkan Pengadilan Agama melalui putusan hakim yang disebut dengan dispensasi perkawinan. Hal tersebut diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pengadilan Agama Kabupaten Subang mencatat selama tiga tahun tersebut ada 213 kasus pernikahan di bawah umur. Tahun 2016 sebanyak 71 kasus, 2017 sebanyak 80 kasus dan 2018 sebanyak 62 kasus.

Panitera Pengadilan Agama Subang, H Deden Nazmudin mengatakan, permohonan dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama diajukan oleh orang tua. Alasan permohonan dispensasi dilakukan mayoritas, karena anaknya mengalami hamil di luar pernikahan.

“Memang mayoritas dari permohonan dispensasi tersebut, karena anak tersebut hamil di luar pernikahan,” ungkap Deden kepada Pasundan Ekspres, Rabu (6/3) ditemui di ruang kerjanya.

Dia menuturkan, orang tua sebenarnya tidak menginginkan anaknya dinikahkan ketika masih anak-anak. Namun tidak ada pilihan lain ketika anaknya sudah hamil di luar pernikahan.

“Tentu semua orang tua tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Fakta ini menjadi pemikiran kita bersama, terutama orang tua untuk menjaga anaknya sehingga tidak terjadi hal-hal yang diinginkan,” ujarnya.

Deden mengatakan, sangat sedikit sekali orang tua yang mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan agama dengan alasan selain anaknya telah mengandung.

“Sangat sedikit orang tua yang mengajukan dispensasi kawin karena alasan menghindari zina,” ujarnya.

Sementara itu, Kantor Kementerian Agama Subang menyebut telah berhasil menekan angka pernikahan anak di bawah umur 10-15 persen dalam dua tahun terakhir ini. Namun bukan berarti tidak ada kasus pernikahan di bawah umur.

Kasi Bimas Islam Kemenag Subang, H Eddy Mulyadi Wijaya mengatakan, pernikahan di bawah umur yang terjadi sekitar 5 hingga 10 persen di tahun 2018.

“Usia pernikahan sudah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahkan melebihi batas minimal yang ditentukan oleh UU tersebut,” ungkap Eddy.

Dia mengatakan, upaya yang dilakukan untuk menekan angka pernikahan dini salah satunya, dengan bimbingan pra nikah yang menyasar para pelajar.

“Pernikahan di bawah umur ini kerap kali mengakibatkan perceraian, karena belum siap secara mental dan pola pikir dalam menjalin rumah tangga,” katanya.

Komisi Penanggulan Aids (KPA) Subang turut mengomentari fenomena pernikahan di bawah umur yang terjadi di Subang. Pelaksana program KPA Subang, Nurbayanti mengatakan, irisan antara nikah muda dengan penyebaran HIV belum bisa dikatakan memicu penularan.

“Kenapa? Karena HIV itu ditularkan bukan karena kondisi (di dalam atau di luar pernikahan/melacur dan lain sebagainya), tapi karena perilaku bergonta-ganti pasangan seks dengan seseorang yang tidak diketahui status HIV-nya tanpa menggunakan kondom,” ujarnya.

Sementara itu mengenai perkawinan di bawah umur, ia mengatakan, dasarnya merujuk pada UU Perkawinan. Batas minimal pernikahan perempuan usia 16 tahun & 19 tahun untuk laki-laki.

“Tapi di pasal sblmnya disebutkan bagi mereka yg berada dibawah usia 21 tahun harus atas persetujuan orang tua atau wali. Artinya usia di bawah 21 tahun itu boleh tapi atas dasar persetujuan ortu atau wali,” ungkapnya.

Dia mengatakan, yang perlu diedukasi bukan hanya anak remaja tapi orang tuasangat berperan untuk menekan angka nikah muda.

“Terkait dengan adanya faktor eksternal sehingga menyebabkan anak ‘terpaksa’ harus dinikahkan karena MBA, itu lain soal. Akan tetapi ada konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam KUH Perdata (bagi pemeluk agama selain Islam) dan ada Inpres 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam bagi yang muslim,” ujarnya.

Sementara itu, kata dia, dalam hal adanya ketidaksamaan antara UU Perkawinan dengan UU Perlindungan Anak tentang kategori anak, karena memang dua UU tersebut mengatur dua konteks yang berbeda.

“Kalau untuk perkawinan tentu rujukannya UU No 1 tahun 1974,” katanya.

Psikolog sekaligus dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi Unversitas Subang, Nur’aeni SPsi.,MSi mengatakan, adanya fenomena pernikahan di bawah umur menjadi problem sosial yang harus menjadi pemikiran bersama.

Dia menyebut, terjadinya pernikahan di bawah umur ini dipengaruhi oleh berbagai hal mulai dari kemajuan zaman, perkembangan IPTEK, diiringi iklim kebebasan dan kesibukan orang tua.

Dia mengatakan, pasangan yang hendak menikah harus memiliki kematangan psikologis dan kesiapan ekonomi. Merujuk pada hukum Islam, kata, Nur’aeni mereka yang sudah boleh menikah ialah yang baligh dan berakal sehat.

Mengenai batasan minimal usia ideal untuk menikah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun, kata dia, masuk akal. Sebab setelah usia 20 tahun, manusia sudah memasuki usia dewasa yang memiliki stabilitas emosi dan pemikiran visi hidup yang jelas.

“Dalam psikolog antara usia kematangan mental sering kali tidak selaras. Bahkan mereka yang usia muda lebih matang pemikirannya, memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi,” ujarnya.

Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Subang, Iin Nurbayani mengatakan, persoalan nikah di bawah umur agar segera diatasi. Terutama agar bisa menegaskan kepada masyarakat yang sudah menganggap wajar tentang pernikahan dini.

“Dari Kemenag dan KPA (Komisi Perlindungan Anak) bisa mengadakan pelatihan-pelatihan dengan harapan bisa mengurangi pernikahan dini di Kabupaten Subang,” kata Iin. (pe/chn)

Data Pernikahan di Bawah Umur 
2016 : 71 kasus, rata-rata 5-6 per bulan
2017 : 80 kasus, rata-rata 6-7 per bulan
2018 : 62 kasus, rata-rata 5 orang per bulan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

error: