HEBOH RAPID TEST ANTIGEN, INI YANG PALING DISOROTI PUBLIK

Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewajibkan seluruh masyarakat yang ingin keluar masuk Jakarta harus bebas corona dengan menunjukkan surat hasil pemeriksaan rapid test antigen. Surat hasil pemeriksaan rapid test antigen ini berlaku bagi masyarakat yang menggunakan transportasi umum.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyatakan bahwa mulai 18 Desember 2020 mendatang, keluar masuk wilayah DKI Jakarta harus menyertakan surat hasil pemeriksaan rapid test antigen. 

“Mulai tanggal 18 (Desember 2020) sampai dengan tanggal 8 Januari (2021) semua wajib sertakan rapid test antigen,” kata Syafrin dalam keterangan suara.

Akan tetapi, hal tersebut belum diberlakukan kepada warga yang bepergian keluar masuk Jakarta dengan kendaraan pribadi. Lantas, apa itu rapid test antigen yang jadi syarat keluar masuk Jakarta? 

“Jadi begini, untuk rapid test antigen itu kan menjadi kebijakan nasional, artinya bagi maskapai bagi yang akan membeli tiket itu diwajibkan calon penumpangnya melakukan hasil rapid test antigen ketentuannya misal naik maskapai A membeli tiket biasanya itu sudah dipersyaratkan. Nah mulai tanggal 18, sampai dengan tanggal 8 Januari, semuanya wajib disertakan rapid test antigen,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (16/12/2020).

Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI), Kurnia Lesani Adnan menyambut baik perhatian pemerintah akan antisipasi penyebaran virus Corona. Akan tetapi menurutnya, aturan ini kurang lengkap dan seakan membuat masyarakat takut naik angkutan umum saja.

“Seperti yang disampaikan Pak Kadishub ini memang kebijakan nasional. Kalaau kita bicara kebijakan nasional mau tidak mau harus sepakat. Tapi yang harus jadi catatan pemerintah adalah orang berpindah tempat tidak hanya menggunakan kapal laut, kereta, pesawat dan bus saja,” tanggap Sani melalui sambungan telepon, Rabu (16/12/2020).

Menurut Sani kalau alasannya, mencegah rantai penularan, aturan harusnya juga meliputi kendaraan pribadi. Menurutnya yang harus diperhatikan adalah bagaimana protokol kesehatan selama berpindah tempat dengan kendaraan apapun.

“Ini yang menurut saya ambigu. Artinya ini menggiring orang untuk menghindari angkutan umum ke angkutan pribadi. Sekian kali saya tekankan bagaimana masyarakat yang beralih ke angkutan pribadi tadi? Kalau sifatnya untuk mencegah peningkatan orang terpapar sepakat, namun itu tadi kalau cuma angkutan umum saja apa kabarnya kendaraan pribadi?” Sambungnya.

“Aturan ini hanya buat orang shifting cari angkutan pribadi. Ini seperti kemarin (libur lebaran 2020), tapi lebih soft. Kalau boleh saran pemerintah mengetatkan pemeriksaan apakah kendaraan-kendaraan yang berisikan penumpang ini sudah mematuhi prokes,” pungkasnya. (can/oto)

error: