INSENTIF INDUSTRI MEDIA : BEBAS PAJAK HINGGA LISTRIK GRATIS

Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan, pemerintah akan menanggung pajak pertambahan nilai (PPN) untuk bahan baku kertas bagi industri media massa mulai Agustus 2020.

“Saya sampaikan bagi teman-teman media, untuk PPN bahan baku kertas, kita sudah menetapkan ditanggung pemerintah. Jadi, mulai Agustus ini PPN-nya ditanggung oleh pemerintah,” katanya dalam telekonferensi, Sabtu (22/8).

Dirinya menjelaskan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait ketentuan tersebut pun akan segera diterbitkan. Tujuannya, agar media cetak bertahan dari potensi pendapatan yang terus menurun.

“PMK-nya sudah akan keluar. Sudah diharmonisasikan. Kemarin, Dewan Pers menyampaikan beberapa hal untuk bisa membantu survivalability dari media yang konvensional seperti cetak,” ujarnya.

Di samping itu, pemerintah juga akan memberikan insentif bagi industri media berupa penghapusan beban minimum penggunaan listrik yang akan dibayarkan pemerintah, mengingat minimnya penggunaan listrik ketika kantor sepi karena pekerjanya bekerja dari rumah.

“Listriknya dikurangi dalam artian membayar sesuai yang dipakai saja. Ini kita terapkan tidak hanya untuk media, tapi juga industri bisnis dan sosial,” ucapnya.

Terkait penundaan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi industri media, pemerintah berencana menerapkannya hingga Desember 2020. Peraturan pemerintah (PP) terkait tengah digodok.

“PP-nya sedang dalam proses penyelesaian. Semoga dapat ditunda sampai Desember, sehingga bisa meringankan kewajiban industri media,” jelas Sri. (can/rls)

error: