KEBAGIAN DAK PENDIDIKAN SEDIKIT, PEMKAB PURWAKARTA SALAHKAN SEKOLAH

Purwakarta – Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan untuk pembangunan dan perbaikan ruang kelas yang rusak di Kabupaten Purwakarta tidak sesuai dengan usulan. Pemerintah Kabupaten Purwakarta setempat pun menyalahkan pihak sekolah dalam pengisian formulir laporan ke pemerintah pusat.

“Untuk SMP saja, yang diusulkan sebesar Rp56 miliar, untuk setahun. Tapi yang diberikan dari DAK fisik hanya Rp14 miliar,” kata Kepala Seksi Sarana Prasarana tingkat SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Johny Heriyanto, Minggu, 8 September 2019.

Ia mengatakan, perwakilan dari setiap sekolah negeri di sana telah mendapatkan pelatihan dari Dinas Pendidikan setempat. Mereka diajarkan cara menghitung kebutuhan anggaran untuk mengisi laporan digital pada aplikasi Data Pokok Pendidikan sarana dan prasarana.

Namun, Johny menuturkan, petugas yang dipercaya oleh pihak sekolah dinilainya kurang memiliki kepedulian untuk melaksanakan kewajibannya. Akibat tidak melakukan perhitungan langsung ke lapangan, petugas tersebut akhirnya tidak dapat mengisi formulir laporan secara rinci.

“Misalkan, menyebutkan kerusakan di kelas itu tiga persen tapi tidak dijelaskan berapa luasnya. Mereka mengisi tapi salah,” tuturnya. Padahal, data yang dilaporkan oleh pihak sekolah menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam menentukan nilai DAK fisik bagi setiap daerah.

Tahun 2019, Pemkab Purwakarta mendapatkan DAK Fisik sebesar Rp76,3 miliar. Bidang pendidikan kebagian alokasi terbesar, yakni sekitar Rp30,5 miliar. Sebanyak 25 persen di antaranya telah terealisasi pada akhir Agustus 2019.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Purwakarta, Norman Nugraha, mengatakan, realisasi tersebut mencapai Rp7,6 miliar pada tahap pertama. “Sekarang sedang diusulkan untuk pencairan DAK Fisik tahap dua sekitar 40 persen,” katanya.

Dari nilai realisasi DAK Fisik tahap pertama, sebesar Rp3,5 miliar digunakan untuk tingkat SMP. Selain itu, sebanyak Rp3,7 miliar untuk SD dan sisanya sekitar Rp50 juta digunakan untuk Pendidikan Usia Dini atau TK.

Menurut laporan Disdik Purwakarta, hampir 80 persen anggaran yang dialokasikan untuk tingkat SMP digunakan untuk membeli komputer. Perbaikan ruang kelas hanya digunakan oleh dua SMP. Sebanyak 10 SMP lainnya juga mendapatkan bantuan perbaikan ruang perkantoran dari DAK fisik tahun ini.

Mulai 2019, Norman mengatakan bahwa pengajuan DAK dalam setiap tahapannya harus melalui pemeriksaan inspektorat daerah. “Kalau lebih dari Oktober 2019 akan ada konsekuensinya. Kalau telat (pencairan DAK dari pusat), kita yang harus menggantinya,” ujarnya seperti dilansir dari pikiran rakyat.

Namun, Norman menyatakan optimistis tahapan pemeriksaan inspektorat bisa dilalui tanpa masalah. Dengan begitu, DAK tahap kedua bisa segera dicairkan dari pusat ke rekening pemerintah daerahnya. (pr/fath)

error: