PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BEKASI DINILAI BERJALAN LAMBAN

CIKARANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi mendesak pemerintah daerah segera melakukan percepatan realisasi kegiatan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2019. Soalnya, serapan yang rendah menandakan lambatnya proses pembangunan.

Melansir Pikiran Rakyat, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Yudi Darmansyah mengatakan, lambatnya proses pembangunan menjadi penyebab minimnya anggaran yang terserap. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Bekasi harus segera melakukan percepatan agar tidak ada pembangunan yang digelar di akhir tahun hingga akhirnya tidak selesai.

“Serapan anggaran rendah harus menjadi catatan Pak Plt Bupati Bekasi dan mengambil sikap, harus dievaluasi seluruh jajarannya. Jangan sampai karena kualitas kerja atau semangat kerja yang kurang baik berdampak pada menurunnya kinerja, dan akibatnya pembangunan yang sudah direncanakan untuk kepentingan masyarakat tidak terealisasi,” kata Yudi, Kamis 21 Maret 2019.

Untuk diketahui, hingga pertengahan Maret, anggaran yang terserap baru mencapai 4,18 persen dari total anggaran Rp 5.933.744.605.773. Sedangkan untuk pembangunan fisik, dari 4.431 kegiatan, baru 0,37 persen yang dikerjakan. Jumlah tersebut jauh dari komitmen awal Pemerintah Kabupaten Bekasi yang menargetkan pembangunan akan digelar sejak awal tahun.

Diungkapkan Yudi, serapan anggaran ini harus segera disikapi, salah satunya dengan memberikan sanksi nyata bagi pejabat yang tidak bekerja dengan maksimal. ”APBD itu disusun untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat, bukan untuk disimpan di kas daerah saja, sebab itu kan uang rakyat. Karena kalau dipergunakan manfaatnya sangat membantu masyarakat Kabupaten Bekasi,” ucapnya.

Kepala Sub Bagian Evaluasi Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Kabupaten Bekasi, Widi Mulyawan mengatakan, mayoritas anggaran yang sudah diserap merupakan belanja tidak langusng yang sifatnya rutin seperti gaji dan honorer pegawai. Sedangkan anggaran pembangunan terbilang minim. Terdapat sejumlah penyebab minimnya anggaran yang sudah diserap.

“Jika memang dibandingkan tahun sebelumnya memang tahun ini lebih rendah, tapi ada beberapa faktor, seperti penyusunan anggaran kemarin agak terlambat, kemudian ada beberapa dinas juga yang belum memiliki kepala dinas definitif, itu turut memengaruhi,” kata dia.

Penyebab lainnya, lanjut Widi, karena menunggu proses tender atau bahkan terjadi gagal lelang. “Kemudian ada juga aturan yang kadang kerap berubah di tengah jalan. Aturan biasanya dari pusat,” ucap dia.

Tidak hanya serapan yang rendah, namun terdapat pula organisasi perangkat daerah yang belum menyerap anggaran sama sekali. Berdasarkan data Bagian Adminsitrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bekasi, terdapat delapan OPD yang belum menyerap anggaran.

Kedelapan OPD tersebut yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BLUD Rumah Sakit, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (bks/dn)

error: