PEMKAB BEKASI BELUM ADA WACANA REVISI PERDA KEPARIWISATAAN

Pemerintah Kabupaten Bekasi belum berencana merevisi Perda Nomer 3 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan kepariwisataan. Hal ini terkait tidak adanya pendapatan daerah dari keberadaan tempat hiburan malam, karena ada pasal yang melarang.  Bahkan pelarangan tempat hiburan itu juga tidak bisa ditindak mengingat dalam perda itu tidak ada sanksi hukumnya.

“Memang menjadi dilema bagi pemerintah daerah ada larangan dalam Perda tetapi tidak bisa memberikan sanksi bagi tempat hiburan sementara keberadaannya juga tidak bisa menjadi pendapatan daerah,” kata Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi, Sutia Resmulyawan di Cikarang pada Senin (4/3).

Meski begitu, ia menjelaskan Pemkab Bekasi belum bisa merevisi Perda itu dikarenakan berdasarkan aturan perda yang belum tiga tahun tidak bisa direvisi.

“Untuk pelarangan berdirinya tempat hiburan itu, hal tersebut sepenuhnya berada di dalam kewenangan Satpol PP,” jelasnya. Ia menyebut pemerintah daerah juga harus memikirkan adanya berbagai manusia yang bergelut di dunia hiburan malam. “Di sisi lain ada kelompok yang menginginkan Kabupaten Bekasi bebas dari usaha yang berkaitan dengan hiburan malam,” tutupnya. (d/chn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

error: