PEMKAB BEKASI MAU KASIH UANG KOMPENSASI WARGA TPA BURANGKENG. TAPI ADA SYARATNYA…

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi meminta beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyelesaikan persoalan TPA Burangkeng yang hingga kini masih ditutup warga.

“Kita sudah kumpulkan beberapa OPD untuk bergerak di sana (TPA Burangkeng). Kita juga sudah komunikasi dengan pak kepala desanya,” kata Plt Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja, usai mengikuti sidang paripurna di DPRD Kabupaten Bekasi, Jumat (8/3/2019).

Untuk tuntutan warga, Eka mengatakan pemerintah daerah siap memenuhinya. Asalkan prosesnya sesuai mekanisme.

“Persoalan ini sudah kita sikapi. Untuk tuntutan warga seperti kompensasi akan kita ikuti aturan yang ada. Intinya kita siap memberikan kompensasi asalkan sesuai aturan,” katanya.

Pada pertemuan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi dengan agenda membahas soal TPA Burangkeng beberapa waktu lalu, Tim 17 yang merupakan bentukan warga Desa Burangkeng tidak hadir.

Ketidakhadiran Tim 17 itu salah satunya karena pertemuan tersebut tidak dipimpin langsung oleh Plt Bupati Bekasi.

Menanggapi itu, Eka mengaku siap bertemu dan berdialog dengan Tim 17 atau masyarakat yang tinggal di sekitar TPA Burangkeng.

“Iya siap. Kita kapan aja siap bertemu dengan mereka (Tim 17),” katanya.

TPA Burangkeng ditutup warga sejak lima hari yang lalu. Warga akan membuka kembali tempat pembuangan sampah itu jika tuntutannya dipenuhi.

Tuntutan mereka yakni, jaminan kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar TPA, uang kompensasi dan perbaikan infrastruktur di sekitar TPA Burangkeng.

Sejak TPA Burangkeng ditutup paksa oleh warga, sampah tidak terangkut. Dalam kurun waktu tiga hari saja, sekitar 3.600 ton sampah menumpuk di tiap sudut Kabupaten Bekasi. (chn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

error: