PENGAMAT HUKUM : DINASTI POLITIK PICU KKN

Pengamat Hukum dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Dr. Slamet Pribadi, M.H

Bekasi – Keikutsertaan Tuti Yasin pada seleksi calon wakil bupati Bekasi mendapat sorotan dari berbagai pihak, baik dari masyarakat maupun aktivis kepemudaan dan pengamat hukum.

Sejumlah orang menilai, adik Neneng Yasin itu masih terkait dengan dinasti politik yang ada apabila terpilih mendampingi Eka Supria Atmaja nanti.

Pengamat Hukum dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Dr. Slamet Pribadi, M.H. mengatakan secara hukum tidak ada larangan mengenai dinasti politik, akan tetapi dinasti politik memiliki risiko besar terjadinya korupsi.

“Dinasti (politik, Red) itu menimbulkan nepotisme. Nepotisme itu pemicu korupsi, bisa korupsi individual, bisa secara berjenjang. Karena seakan-akan negara ini milik yang bersangkutan. Kemudian negara ini atau wilayah ini diturunkan ke dinastinya,” ujarnya.

Tuti Yasin, adik kandung mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin

Terkaitnya pencalonan adik Neneng, Slamet enggan berkomentar apakah praktik demikian berpotensi terulang atau tidak.

”Kejahatan itu tidak bisa diwariskan, kalau soal perdata itu bisa diwariskan. Kalau kejahatan tidak bisa, itu urusan pribadi,” paparnya.

Ia berpandangan, dinasti politik dapat berdampak positif jika mempunyai niatan baik.

“Dinasti itu gak apa-apa jika dia baik, yang tidak boleh itu kalau tidak baik, itu dalam pandangan sempit saya,” kata mantan juru bicara Divisi Humas Mabes Polri ini.

Oleh karena itu, Slamet menilai cawabup Bekasi yang ideal adalah mereka yang paham soal administrasi, paham hukum dan taat asas.

“Permainan politik harus, tapi dalam perencanaan politik jangan berakibat kepada perilaku yang koruptif, yang merugikan negara dan masyarakat,” katanya. (dn)

error: