RAPAT PLENO PBNU, KONSOLIDASI NU MENUJU MUKATAMAR KE 34

Purwakarta – Rapat pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tahun 2019 digelar di Pondok Pesantren Al Muhajirin 2, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Jumat (20/09). Dalam sesi konferensi pers, Ketua Umum PBNU – Said Aqil Siradj bilang kalau rapat pleno ini amanah AD/ART Nahdlatul Ulama, menyikapi berbagai evaluasi muktamar ke 33 dan membahas beberapa hal menjelang muktamar ke 34. Rapat pleno ini adalah hal yang rutin dan bertujuan untuk mengevaluasi kerja dan kinerja pengurus PBNU. Said Aqil menambahkan dalam pleno ini juga ada rekomendasi-rekomendasi PBNU serta dirumuskan hal-hal yang strategis untuk kemajuan bangsa dan organisasi.

Hal senada juga disampaikan Wakil Presiden terpilih – KH Ma’ruf Amin yang bertugas membuka Rapat Pleno PBNU ini. Ma’ruf Amin menegaskan PBNU hadir sebagai organisasi yang tidak hanya mendakwahkan nilai agama yang ramah tapi juga mengimplementsikan amanat kebangsaan, peranan keagamaan dan juga peran kebangsaan.

“Ya kegiatan ini untuk menyikapi ragam permasalahan di tanah air dari berbagai aspek salah satunya dari aspek keagamaan yang tentu kita cari solusi terbaiknya”, ujar Ma’ruf Amin.

Sementara itu dalam rapat pleno PBNU ini, ada lima rekomendasi syariah untuk PBNU di Rapat Pleno 2019 Purwakarta. Yang pertama, perlu pikiran prima menjaga keberlangsungan beasiswa kader NU yaitu ada lembaga khusus mengelola beasiswa. Kedua, singkatan AHWA berkonotasi negatif oleh pihak luar, perlu menggantinya dengan term ‘Ahli Alwa’. Ketiga, menjelang muktamar 34 PBNU harus segera menyaring Ahli Halwa dengan melibatkan Mustasyar dan membuat panduan untuk PCNU agar terkesan tidak politis. Keempat, pemilihan ketum PBNU dilakukan melalui Ahli Halwa, sebagaimana keputusan yang ada tentang mekanisme kepemimpinan NU. Terakhir, Muktamar 34 NU diharapkan bisa mengangkat dan bahas isu nasional, seperti radikalisme di BUMN, konsep Wathaniyah menurut NU dan maraknya narkoba. Dalam rapat pleno tersebut, hadir juga Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri, Gubernur Jawa Barat – Ridwan Kamil dan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika beserta pengurus PBNU. (bay/can/fath)

error: