RAPAT TIDAK MEMBUAHKAN HASIL, WARGA DIBERI WAKTU 1 HARI BUKA KEMBALI TPA BURANGKENG

Rapat antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dengan perwakilan warga sekitar TPA Burangkeng Kecamatan Setu tidak membuahkan hasil, Rabu (13/3/2019).

Pasalnya, ketika rapat masih berlangsung, Tim 17 yang merupakan perwakilan warga sekitar TPA Burangkeng memilih keluar ruangan. Sehingga pertemuan yang sebelumnya diharapkan mencapai kata sepakat gagal terwujud.

Meski tidak menghasilkan kata sepakat, Pemkab Bekasi meminta agar tempat pembuangan sampah Burangkeng dibuka kembali. Warga diberi waktu satu hari untuk membuka kembali TPA.

Jika sampai Jumat (15/3/2019) besok tidak juga dibuka, maka Pemkab Bekasi akan meminta bantuan pihak keamanan untuk membuka lokasi pembuangan sampah tersebut.

“Warga yang melakukan penutupan TPA agar dengan sukarela membuka kembali. Kalau sampai besok belum dibuka, lusa akan kita buka dengan meminta bantuan pihak keamanan,” kata Asisten Daerah III Kabupaten Bekasi, Suhup, usai rapat koordinasi terkait TPA Burangkeng di ruang rapat Sekda, Rabu (13/3/2019).

Sambil menunggu TPA dibuka kembali, Pemkab Bekasi akan melakukan musyawarah dengan warga setempat yang menutup paksa TPA Burangkeng.

“Jangan sampai berlarut-larut. Karena dampaknya sangat riskan. Itu kan TPA resmi, legal gitu loh,” katanya.

Hingga kini sudah 10 hari TPA Burangkeng ditutup paksa oleh warga. Akibatnya 112 truk pengangkut sampah tidak beroperasi, dan sampah dibiarkan menumpuk.

“Belum lagi yang di perumahan dan pasar. Selama 10 hari truk kita tidak jalan. Bau sampah di mana-mana,” katanya.

Suhup berharap ada itikad baik dari warga. Oleh karena itu, tindakan persuasif tetap dikedepankan dalam menyelesaikan masalah ini.

“Berharap jangan sampai pihak keamanan yang bertindak karena kan masyarakat kita juga. Tapi kalau terus-terusan begini, tidak ada titik temu ya terpaksa kita lakukan, daripada kita darurat sampah,” katanya.

Menurut Suhup, Pemkab Bekasi ingin memberikan perhatian khusus kepada warga Desa Burangkeng. Seperti peningkatan infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan serta fasilitas umum lain.

“Makanya kita ingin bicara TPA Burangkeng itu sampai ke depannya. Tidak cuma sekarang saja, tapi mereka selalu memikirkan kompensasi itu uang,” katanya.

Suhup menuturkan, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 pasal 25 tentang kompensasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 menyangkut dampak negatif, tidak disebutkan kompensasi yang dijelaskan dalam regulasi itu berupa uang.

“Kita mentok di sini. Mereka berkaca pada Bantargebang, ternyata lain. Kenapa DKI boleh, karena pembuangan sampahnya ada di luar wilayah. Kalau kita kan Burangkeng ada di wilayah Kabupaten Bekasi. Nah, Kota Bekasi pun tidak memberikan kompensasi dalam bentuk uang tapi dalam bentuk pendidikan, kesehatan dan sebagainya,” ungkapnya.

Ketua Tim 17 Ali Gunawan mengatakan, alasan pihaknya keluar dari ruang rapat karena di dalam forum disebutkan tidak ada uang kompensasi. Sementara warga, kata dia, meminta uang kompensasi Rp300 ribu perbulan.

“Soalnya dari kemarin bicaranya kompensasi itu ada, akan disiapin perbup dan lain sebagainya. Ternyata tadi bicara tidak ada uang kompensasi warga,” katanya.

Warga, lanjut Ali, tetap akan menutup TPA Burangkeng selama tuntutannya tidak dipenuhi. Sekalipun Pemkab Bekasi menggandeng pihak keamanan, kata dia, warga tetap akan bertahan.

“Kita mau rapat lagi dan TPA akan tetap ditutup. Kalau warga masih ingin bertahan,” katanya. (pj/dn)

error: