RS PARU DI KARAWANG DIBANGUN DARI BAGI HASIL CUKAI TEMBAKAU LEBIH DARI RP 150 MILIAR

KARAWANG – Pembangunan Rumah Sakit Khusus Paru yang dananya bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) di Jatisari, Kabupaten Karawang, ditargetkan rampung Juli 2019. Rumah sakit tersebut nantinya melayani para penderita penyaki paru dari wilayah Kabupaten Karawang, Subang, Purwakarta, Bekasi, bahkan juga Indramayu.

Hal itu dikatakan Asisten Bidang Pembangunan (Asda II) Sekretariat Daerah Karawang, Ahmad Hidayat, saat dihubungi, Minggu, 24 Maret 2019. “Rumah Sakit Khusus Paru ini dibangun dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) yang dikumpulkan sejak 2012 sebesar Rp 152.615.742.000,-,” ujar Ahmad Hidayat.

Menurut dia, saat ini pembangunan rumah sakit sudah memasuki tahap akhir. Rumah sakit yang dibangun di atas lahan seluas 2,2 hektar menggunakan konsep arsitektur ramah lingkungan, salah satunya dengan keberadaan beberapa taman di dalamnya.

“Hanya 20 persen lahan yang digunakan untuk membangun fisik rumah sakit. Sementara, sisanya bakal dibangun fasilitas pendukung berkonsep green architecture, seperti taman terapi,” katanya.

Ahmad Hidayat menyatakan, ia optimistis bahwa pembangunan gedung rumah sakit yang peletakan batu pertamanya dilakukan 9 Agustus 2018 tersebut bakal rampung Juli mendatang. Setelah itu, tahapan selanjutnya adalah perekrutan tenaga medis dan pengadaan fasilitas pelengkap lainnya. 

Operasional juga dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT)

Dikatakannya, operasional RS Paru tersebut bakal ditopang dari dana bagi hasil yang diterima Pemkab Karawang. Ia menyebutkan bahwa penggunaan DBHCT untuk pembangunan Rumah Sakit Paru Jatisari, Karawang, sudah dikoordinasikan dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Purwakarta, yang membawahi wilayah Purwarta, Karawang, dan Subang.

Setiap tahun, Pemkab Karawang menerima DBHCT berkisar Rp 85 miliar. Namun jumlah tersebut fluktuatif, tergantung ketentuan dari Kementerian Keuangan.

Kendati Karawang tidak ada ladang tembakau, tapi di wilayah Karawang terdapat pabrik rokok terbesar di Indonesia, sehingga berhak memperoleh dana DBHCT. “Penggunaan DBHCT ada ketentuannya. Kami sudah koordinasikan hal itu, sehingga pembangunan rumah sakit khusus paru bisa terealisasi,” katanya.

Ahmad Hidayat menyebutkan, Pemkab Karawang berhasil menentukan langkah yang tepat dalam menggunakan DBHCT. “Dana tersebut dikembalikan untuk masyarakat dalam bentuk penanganan kesehehatan dampak dari rokok,” katanya. (red/dn)

error: