SILANG PENDAPAT PEJABAT PEMERINTAH TAK PATUT DICONTOH

Jakarta – Silang pendapat antara Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanaan (Menko Polhukam) Mahfud MD terkait tanggung jawab kerumunan pasca kepulangan Habib Rizieq Shihab (HRS) dinilai dapat merusak citra pemerintah.

“Dampaknya akan buruk bagi pemerintah. Karena pejabatnya perang pernyataan. Dan tanpa solusi. Masyarakat tak akan simpati lagi ke pejabat-pejabat pemerintah, baik di pusat maupun di daerah,” ujar pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, Jumat (18/12).

Baginya, pejabat pemerintah harus dapat memberikan contoh baik pada publik, baik cara berkomunikasi dalam menyelesaikan masalah. Ujang merasa, sikap kedua pejabat tinggi pemerintahan yang saling perang statement merupakan hal yang tak patut dicontoh.

“Lucu dan aneh. Jika masing-masing pejabat umbar statement di media sosial. Dan saling menyalahkan satu sama lain,” terang dia.

Dia menyarankan, pejabat negara harus dapat menciptakan narasi kebaikan, baik secara nyata dan bersosial media. Jika tidak, riak-riak kegaduhan juga akan berimbas kepada masyarakat.

“Bukan narasi saling serang di media sosial. Gemuruh dan riuh itu akan datang dari netizen,” papar Ujang.

Terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah P menilai, konflik statemen dunia maya anyar kedua menandai buruknya koordinasi penanganan pandemi Covid-19. “Presiden Jokowi perlu menguatkan relasi komunikasi agar pejabat di bawahnya menjadi penyokong kebijakan yang capable, bukan justru ramai berpolemik,” tegas Dedi.

(can/ale)

error: