SP3 KASUS CHAT MESUM MRS DICABUT, FPI : PENGALIHAN KASUS, POLISI : LANJUT!

Jakarta – Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 atas kasus dugaan chat mesum oleh Rizieq Shihab telah dicabut oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus mengatakan pihaknya masih menunggu salinan resmi dari pengadilan.

“Nanti tindak lanjut ke depan apa akan kita sampaikan,” ujar Yusri di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa, 29 Desember 2020.

Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Suharno mengatakan putusan dicabutnya SP3 itu diketok oleh hakim tunggal Merry Taat Anggarasih. Putusan perkara nomor 151/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Sel itu pada intinya mengabulkan permohonan untuk melanjutkan penyidikan.

“Tindakan penghentian penyidikan itu tidak sah menurut hukum dan memerintahkan termohon untuk melanjutkan proses penyidikannya,” kata Suharno.

SP3 perkara dugaan percakapan berkonten porno di aplikasi WhatsApp ini sebelumnya diterbitkan oleh Mabes Polri.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri saat itu, Brigadir Jenderal Mohammad Iqbal mengatakan perkara ini dihentikan karena penyidik belum menemukan pengunggah bukti percakapan berkonten pornografi yang dituduhkan kepada Pimpinam FPI Rizieq itu. Kesimpulan tersebut diambil setelah dilakukan gelar perkara.

Bagaimana Tanggapan FPI?

Sementara itu, Sekretaris Umum Front Pembela Islam atau FPI Munarman menduga keputusan pencabutan SP3 atau penghentian penyidikan kasus dugaan chat mesum terhadap Pimpinan FPI Rizieq Shihab bermuatan politis. 

Menurutnya putusan itu dikeluarkan demi menjegal pengungungkapan kasus tewasnya enam laskar FPI di tangan polisi.

Sekretaris Umum FPI – Munarman

“Putusan PN Jaksel ini lebih merupakan putusan dengan motif politik dan kepentingan pihak pihak yang tidak ingin kasus pembantaian enam syuhada diungkap tuntas hingga ke para perencananya,” kata dia saat dihubungi, Selasa (29/12/2020).

Menurut Munarman, cara-cara seperti itu dikenal sebagai “deception” atau pengalihan isu supaya publik kehilangan konsentrasi dengan isu tewasnya enam laskar FPI.

“Ini penyesatan dan pengacauan informasi agar publik melupakan isu pembantaian enam syuhada,” beber dia.

Dugaan ini diperkuat lantaran pihak pengadilan lebih dulu memutus praperadilan yang mencabut SP3 kasus dugaan chat mesum Rizieq Shihab. Padahal kata Munarman, praperadilan itu belakangan didaftarkannya ketimbang praperadilan oleh pihak FPI.

“Praperadilan yang diajukan oleh Habib lebih dahulu didaftarkan dengan nomor register 150. Baru mau disidang 4 Jan 2021. Sementara praperadilan yang memutuskan SP3 nomor registernya 151, didaftarkan setelahnya, tapi sudah diputus oleh PN Jaksel,” tegasnya.

Meski begitu, menurut Munarman Imam Besar FPI itu menyerukan supaya masyarakat tak kendor menuntut pengungkapan kasus tewasnya enam laskar FPI.

“HRS terus mengamanatkan kepada seluruh umat Islam agar tidak berhenti menuntut dibongkarnya otak perencana dibalik pembantaian enam syuhada,” pungkasnya. (can/sum)

error: