TAK DIANGGARKAN PEMPROV, BOGOR NGEBET LANJUTKAN BANGUN JALUR PUNCAK II

Cibinong, Bogor – Bupati Bogor, Ade Yasin mengaku tetap ingin pembangunan Jalur Puncak II dilanjutkan meski Pemprov Jabar tak menganggarkannya pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2023.

“Karena, selain untuk mengatasi kemacetan di Jalur Puncak Cisarua, utamanya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah timur Kabupaten Bogor,” ungkapnya di Cibinong, Bogor, Rabu (24/2).

Ia optimistis jalur yang juga disebut sebagai Poros Tengah Timur (PTT) itu dapat berimplikasi positif pada aspek ekonomi, yakni mengangkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Timur Kabupaten Bogor.

“lebih dari 550 ribu penduduk yang tinggal di lima kecamatan ini, yaitu Citeureup, Babakanmadang, Cariu, Tanjungsari, dan Sukamakmur, akan mendapatkan pengaruh (ekonomi) dari pengembangan jalan ini,” kata Ade Yasin.

Pasalnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukamakmur memiliki IPM 52,23 poin, di bawah rata-rata IPM Kabupaten Bogor 69,12 poin. Kecamatan Sukamakmur bahkan memiliki nilai IPM terendah dari 40 kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor.

Menurutnya, meski Pemprov Jabar tak jadi menggarap Jalur Puncak II, tapi ia berharap pembangunannya akan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Informasi yang saya terima, DED (detail engineering desain) oleh Kementerian PUPR. Kemudian lelang lalu dilanjutkan pekerjaan konstruksi. Itu semua dibangun oleh Kementerian PUPR,” ungkapnya.

Belakangan, Ade Yasin menggunakan anggaran daerah senilai Rp5 miliar untuk melakukan pembukaan sebagian jalur. Tapi, anggaran tersebut tidak seberapa jika dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan insfrastruktur jalan yang ditaksir senilai Rp1,5 triliun.

Seperti diketahui, Anggota DPRD Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya memastikan bahwa Pemrov Jabar tak membiayai pembangunan Jalur Puncak II, setelah melakukan revisi RPJMD.

“Dalam RPJMD sebelum revisi sumber anggaran Jalur Puncak II dari APBN, APBD dan KPBU. Dalam revisi sekarang hanya mengandalkan dari APBN saja,” kata legislator asal Kabupaten Bogor itu.

(bgr/can)

error: