URUS IPPT MEIKARTA, NENENG HASANAH YASIN KOK DIJANJIKAN RP 20 MILIAR?

Fakta baru kasus suap perizinan proyek Meikarta terungkap di ‎persidangan kasus itu dengan terdakwa mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Jamaludin, Sahat Banjarnahor, Neneng Rahmi Nurlaili dan Dewi Tisnawati di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (12/3) sore.

‎Sidang hari ini menghadirkan saksi EY Taufik selaku eks ajudan Neneng, Bartholomeus Toto dari pengembang Meikarta dan dua anak buahnya yang mengurus perizinan Meikarta, Edi Dwi Soesianto dan Satriyadi.

“Saya bertemu pak Edi dan Satriyadi di sebuah mesjid di Cibiru Kota Bandung. Saat itu, keduanya membicarakan pengajuan izin peruntukan dan pengolahan tanah (IPPT) seluas 430 hektare. Saya katakan silahkan saja diajukan. Lalu pak Satriyadi bilang, untuk perizinanya berapa,” ujar EY Taufik dalam kesaksiannya, di ruang sidang 1 Pengadilan Tpikor Bandung, Rabu sore.

EY Taufik mengatakan ia tidak mengetahui berapa harga untuk perizinanya.

“Pak Satriyadi lalu bilang untuk seluruh perizinan Rp 20 M cukup tidak, dengan nada tegas,” ujar EY Taufik menirukan perkataan Satriyadi.

EY Taufik kemudian menyampaikan janji, bahwa jika perizinan mulus, ada uang Rp 20 M tersebut ke Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.

“IPPT sendiri dikeluarkan oleh Neneng, saya bilang akan saya sampaikan ke ibu bupati,” ujar EY Taufik.

Satriyadi dan Edi Dwi Soesianto kemudian membuat permohonan IPPT untuk pembangunan tahap I seluas 143 hektare.

Namun, setelah diproses di DPMPTSP Pemkab Bekasi, yang disetujui hanya 84,6 hektar‎e dan ditandatangani oleh Neneng pada 12 Mei 2017.

“Karena IPPT yang disetujui 84,6 hektare, ibu yang meminta jadi Rp 10 M. Saya kirimkan copy-nya ke pak Edi Dwi. Ibu Bupati tanya ke saya komitmen itu, dan beliau sampaikan Rp 10 m itu bisa diangsur,” ujar dia.

Adapun Edi Dwi Soesianto, menyanggupi permintaan uang Rp 10 M tersebut dan menyampaikannya ke Bartholomeus Toto.

Pemberian uang untuk Neneng via EY Taufik diberikan secara bertahap sejak Juni sampai November dan Januari 2018.

“Iya betul, saya sampaikan ke pak Toto dan diiyakan oleh beliau. Pemberian dilakukan pada Juni, Juli, Agustus, September dan Januari 2018 senilai Rp 10,5 miliar. Yang 500 juta-nya diberikan ke EY Taufik,” kata Edi. Setelah lunas, barulah dokumen IPPT itu diterima Edi Dwi Soesianto dan Satriyadi. (pjk/dn)


error: